Penghapusan Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan: Apa Artinya bagi Peserta? - Mitra Jakarta

 

Kita semua tahu bahwa sistem kesehatan di Indonesia terus berkembang. Salah satu perubahan besar yang sedang berlangsung adalah penghapusan kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan. Mulai 30 Juni 2025, pemerintah akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti sistem kelas yang lama. Apa sebenarnya KRIS ini, dan bagaimana dampaknya terhadap iuran serta layanan yang kita terima? Mari kita bahas lebih lanjut.

Latar Belakang Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan

Selama ini, peserta BPJS Kesehatan dibagi ke dalam tiga kelas perawatan: kelas 1, 2, dan 3. Pembagian ini didasarkan pada besaran iuran yang dibayarkan, yang kemudian menentukan fasilitas dan layanan kesehatan yang diterima. Namun, sistem ini sering menimbulkan ketidakadilan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 yang menetapkan penghapusan sistem kelas dan menggantinya dengan KRIS. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan adil bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.

Apa Itu Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)?

KRIS adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang akan diterima oleh semua peserta BPJS Kesehatan tanpa adanya perbedaan kelas. Dengan kata lain, tidak ada lagi pembagian kelas 1, 2, atau 3. Semua peserta akan mendapatkan layanan rawat inap dengan standar yang sama, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam kualitas layanan kesehatan.

Tahapan Implementasi KRIS

Penerapan KRIS akan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan Perpres No. 59/2024, seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diwajibkan menerapkan KRIS paling lambat pada 30 Juni 2025. Selama masa transisi ini, rumah sakit dapat mulai menyesuaikan fasilitas dan layanan mereka sesuai dengan standar KRIS.

Perubahan Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Dengan adanya perubahan sistem ini, bagaimana dengan iuran yang harus dibayarkan oleh peserta? Berikut adalah rincian besaran iuran berdasarkan kelompok peserta:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI):

   • Iuran: Rp42.000 per orang per bulan
   • Pembayaran: Ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah

2. Pekerja Penerima Upah (PPU) di Lembaga Pemerintah:

   • Kelompok: Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri
   • Iuran: 5% dari gaji atau upah per bulan
     • 4% dibayar oleh pemberi kerja
     • 1% dibayar oleh peserta

3. PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta:

   • Iuran: 5% dari gaji atau upah per bulan
     • 4% dibayar oleh pemberi kerja
     • 1% dibayar oleh peserta

4. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja:

   • Iuran: Besaran iuran akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kemampuan finansial peserta.

Perlu dicatat bahwa besaran iuran ini masih mengacu pada peraturan sebelumnya dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah selanjutnya.

Dampak Penghapusan Kelas terhadap Peserta

Penghapusan sistem kelas dan penerapan KRIS diharapkan membawa beberapa dampak positif bagi peserta BPJS Kesehatan, antara lain:

• Pemerataan Layanan: Semua peserta mendapatkan akses ke layanan rawat inap dengan standar yang sama, tanpa memandang besaran iuran yang dibayarkan.
• Peningkatan Kualitas: Dengan standar yang seragam, diharapkan fasilitas kesehatan akan meningkatkan kualitas layanan mereka untuk memenuhi standar KRIS.
• Kemudahan Akses: Tanpa adanya perbedaan kelas, proses administrasi diharapkan menjadi lebih sederhana, sehingga memudahkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan.

Tantangan dalam Implementasi KRIS

Meskipun memiliki banyak potensi manfaat, penerapan KRIS juga menghadapi beberapa tantangan, seperti:

• Kesiapan Fasilitas Kesehatan: Tidak semua rumah sakit mungkin siap untuk menerapkan standar KRIS dalam waktu yang ditentukan. Diperlukan upaya peningkatan fasilitas dan pelatihan tenaga medis.
• Penyesuaian Sistem Administrasi: Perubahan sistem ini memerlukan penyesuaian dalam sistem administrasi BPJS Kesehatan dan rumah sakit, yang mungkin memerlukan waktu dan sumber daya.
• Sosialisasi kepada Masyarakat: Penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perubahan ini agar tidak menimbulkan kebingungan atau misinformasi.

Kesimpulan

Penghapusan kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan dan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan langkah signifikan menuju sistem kesehatan yang lebih adil dan merata di Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.

FAQ

1. Apa itu Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)? KRIS adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh semua peserta BPJS Kesehatan tanpa perbedaan kelas.

2. Kapan KRIS mulai diterapkan? KRIS akan diterapkan secara penuh paling lambat pada 30 Juni 2025 di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

3. Apakah besaran iuran BPJS Kesehatan akan berubah dengan adanya KRIS? Besaran iuran saat ini masih mengacu pada peraturan sebelumnya. Namun, pemerintah dapat melakukan penyesuaian iuran sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

4. Bagaimana dampak penghapusan kelas terhadap layanan yang diterima peserta? Dengan penghapusan kelas, semua peserta akan mendapatkan layanan rawat inap dengan standar yang sama, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam kualitas layanan.

5. Apa yang harus dilakukan peserta untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini? Peserta disarankan untuk mengikuti informasi resmi dari BPJS Kesehatan dan pemerintah mengenai perubahan ini serta memastikan kepesertaan dan iuran mereka tetap aktif.